Lompat ke isi

Partisipasi masyarakat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Partisipasi masyarakat, sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep pokok dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan Hak Asasi Manusia (HAM).[1] Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan tersendiri; artinya, partisipasi memicu gagasan HAM, misalnya hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokrasi deliberative.[1] Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi dan HAM berkaitan dengan cara lainnya.[1] Jika HAM lebih dari sekadar pernyataan dalam deklarasi yaitu jika partisipasi bersifat membangun secara aktif pada budaya HAM sehingga menjamin berjalannya banyak proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif, yang mana itu adalah suatu kontribusi besar bagi pembangunan budaya HAM, suatu kebudayaan yang partisipasi warga negaranya merupakan proses yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan.[1] Dalam hal ini, partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari dasar budaya yang membuka terbukanya jalan bagi tercapainya HAM.[1] Paul berpendapat bahwa dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk memengaruhi banyak kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.[1] Arti partisipasi sering disangkutpautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis.[1] Dalam hal lain, Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan pengayoman dan kreativitasnya.[2]

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

[sunting | sunting sumber]

Bentuk-bentuk partisipasi masyarat sebagai berikut.

1. Partisipasi pendapat
Masyarakat melaksanakan partisipasi dengan menawarkan gagasan mereka.
2. Partisipasi dalam kehidupan kerja
Partisipasi ini dilakukan oleh masyarakat melalui sumbangan karya.
3. Partisipasi sumbangan
Masyarakat dapat berkontribusi pada lingkungan kemasyaratakan mereka dengan menyumbangkan harta benda atau uang maupun bentuk sumbangan lainnya (makanan, pakaian, dll.).[3]

Fungsi partisipasi masyarakat dalam politik

[sunting | sunting sumber]

Fungsi partisipasi masyarakat dalam politik adalah menentukan arah pembangunan negara dan membantu pemerintah menjalankan negara.[4]

Partisipasi sebagai Cara Dan Tujuan Menurut Oakley et al

[sunting | sunting sumber]

Partisipasi sebagai cara

[sunting | sunting sumber]
  1. Berketerlibatan pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.[1]
  2. Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek.[1]
  3. Yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian; Lebih umum dalam program-program pemerintah.
  4. Partisipasi umumnya jangka pendek.[1]
  5. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi.[1]

Partisipasi sebagai tujuan

[sunting | sunting sumber]
  1. Berupaya untuk memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun diri mereka secara bermakna.[1]
  2. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam upaya pembangunan.[1]
  3. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekadar mencapai tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.[1]
  4. Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah.[1]
  5. Pada dasarnya LSM setuju dengan pandangan ini.[1]
  6. Partisipasi dianggap sebagai suatu proses jangka panjang.[1]
  7. Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.[1]

Partisipasi Masyarakat dalam Negara-negara Berkembang

[sunting | sunting sumber]

Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda.[5] Kebanyakan Negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-tidaknya pembangunan banyak tergantung pada partisipasi rakyat.[5] Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan banyak masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dan sebagainya.[5] Kesatuan bangsa, pembentukan jati diri bangsa, serta kesetiaan kepada Negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi.[5] Ketika terjadi krisis dalam partisipasi jalan terbaik dalam mengatasinya adalah peningkatan bertahap seperti yang dilakukan inggris pada abad ke 19.[5] Cara demikian akan memberikan kesempatan dan waktu kepada pranata maupun kepada rakyat untuk menyesuaikan diri.[5]

Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

[sunting | sunting sumber]

Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat.[6] Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipasi dalam pembangunan terkait dengan bahasan komunitas.[6] Dimana salah satu bahasan komunitas adalah anggapan bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah belaka.[6] Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengenali masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang penyelesaian lain untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses meninjau perubahan yang terjadi.[6]

Perencanaan Partisipatif

[sunting | sunting sumber]

Pemahaman pedesaan secara partisipatif (Participatory Rural Area) menurut Chambers

[sunting | sunting sumber]

Pemahaman ini adalah sekelompok pendekatan atau cara yang memungkinkan masyarakat desa untuk berbagi, meningkatkan dan mengamati pengetahuan mereka tentang keadaan dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak.[7] Hal ini berarti bahwa masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan melakukan pengamatan terhadap masalah dan potensi pada tempat mereka berada.[7]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r . Jim Ife .2006. Community Development. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 294,295296,297,
  2. ^ . Finna Rizqinna. 2010. Partisipasi Masyarakat. www.lontar.ui.id. Hal 14
  3. ^ Media, Kompas Cyber (2020-02-14). "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-10-13. 
  4. ^ Indonesia, C. N. N. "Contoh Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia". edukasi. Diakses tanggal 2023-10-13. 
  5. ^ a b c d e f . Miriam Budiarjo. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 381,382
  6. ^ a b c d . Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 227,228,229,230,231
  7. ^ a b Edi Suharto. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: LSP STKS. Hal 332